 |
| Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Rudy Ridwan Effendi, dalam arahannya menegaskan bahwa studi kelayakan merupakan fondasi utama dalam menentukan keberhasilan proyek infrastruktur |
Palembang || Info Terkini || Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan Pelatihan Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur yang dimulai pada Jumat (17/4) secara daring. Kegiatan ini difasilitasi oleh Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) PU Wilayah II Palembang.
Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas aparatur untuk memastikan setiap proyek infrastruktur direncanakan secara matang, terukur, dan minim risiko sejak tahap awal.
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Rudy Ridwan Effendi, dalam arahannya menegaskan bahwa studi kelayakan merupakan fondasi utama dalam menentukan keberhasilan proyek infrastruktur.
“Studi kelayakan bukan hanya menilai layak atau tidaknya proyek, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengidentifikasi risiko sejak dini, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan berdampak optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tanpa studi kelayakan yang komprehensif, proyek berpotensi menghadapi berbagai risiko, mulai dari keterlambatan, pembengkakan biaya, hingga dampak sosial dan lingkungan yang tidak terkelola dengan baik.
Sebanyak 31 peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian PU mengikuti pelatihan ini, yang dilaksanakan selama delapan hari hingga 28 April 2026 dengan total 37 jam pelajaran.
Materi pembelajaran dirancang secara komprehensif, mencakup aspek teknis, ekonomi, finansial, lingkungan, dan sosial, serta dilengkapi dengan praktik desk study untuk memperkuat kemampuan analisis peserta dalam menyusun studi kelayakan yang aplikatif.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menyusun studi kelayakan secara lebih komprehensif dan berbasis data, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam perencanaan proyek infrastruktur.
Ke depan, penguatan kompetensi ini diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta meminimalkan risiko kegagalan proyek yang berdampak pada kerugian negara dan masyarakat.
***
0 Komentar