Search

Realisasi Rp675 Juta Dana Ketahanan Pangan Desa Rawagempol Wetan Disorot, Warga Minta Transparansi

KARAWANG, Info Terkini - Realisasi alokasi 20 persen Dana Desa (DD) untuk Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan publik. Total anggaran sebesar Rp675.966.400 yang dikucurkan selama tiga tahun, yakni 2022 hingga 2024, dinilai belum transparan dan belum terlihat wujud fisiknya secara jelas di lapangan.

Berdasarkan data alokasi anggaran, dana tersebut terbagi dalam beberapa pos kegiatan:

1. Tahun 2022 - Rp241.075.000

Untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, meliputi alat produksi, pengolahan pertanian, dan penggilingan padi/jagung.

2. Tahun 2023 - Rp269.891.400

Untuk Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa, meliputi lumbung desa dan fasilitas penunjang, yang dicairkan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp209.891.400 dan Rp60.000.000.


3. Tahun 2024 - Rp165.000.000

Untuk Peningkatan Produksi Peternakan, meliputi alat produksi, pengolahan peternakan, dan kandang, yang dicairkan dalam tiga tahap, masing-masing sebesar Rp55.000.000.

Hingga kini, publik mempertanyakan kejelasan realisasi program tersebut di tingkat warga. Belum ada informasi terbuka mengenai jenis budidaya ternak yang dijalankan, jumlah kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), besaran bantuan per kelompok, hingga lokasi pasti kandang maupun kolam yang dibiayai dari anggaran tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait transparansi realisasi dan kelengkapan administrasi program, Kepala Desa Rawagempol Wetan, Udin, belum memberikan keterangan rinci, ia menyampaikan bahwa berkas kegiatan masih dicari oleh Sekretaris Desa.

Mengingat besarnya anggaran yang bersumber dari uang rakyat, masyarakat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit dan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Rawagempol Wetan. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau kerugian negara, Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan bertindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPK dan APH setempat belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan.

*red*

0 Komentar