Menanggapi persoalan tersebut, Aries selaku Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang menegaskan akan memanggil dan menegur kontraktor pelaksana agar segera memberikan penjelasan terkait tidak terpasangnya papan informasi proyek.
Pernyataan itu disampaikan Aries saat dikonfirmasi media ini pada Kamis (12/11/2026). Ia menilai keberadaan papan informasi merupakan bagian penting dari keterbukaan kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran publik.
"Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada papan informasi, saya akan panggil dan menegur kontraktor terkait hal tersebut. Papan informasi itu ada anggarannya, kenapa tidak dipasang di lokasi pekerjaan? Publik pasti mempertanyakan," tegas Aries.
Tidak terpasangnya papan informasi bukan sekadar persoalan tampilan atau kelengkapan di sekitar proyek. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai nilai anggaran, sumber dana, nama pelaksana, volume pekerjaan, hingga jangka waktu pelaksanaan agar dapat ikut mengawasi pembangunan yang dibiayai uang negara.
Kondisi ini juga menjadi perhatian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip keterbukaan mengamanatkan badan publik memberikan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran. Karena itu, tidak adanya informasi di lokasi pekerjaan patut mendapat penjelasan dari pihak terkait.
Persoalan lain yang turut mengundang tanda tanya adalah ketidaksesuaian informasi mengenai wilayah administratif Perumahan Istana Kosambi. Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, perumahan tersebut secara wilayah disebut masuk Desa Duren. Namun, dalam sistem yang menjadi rujukan, lokasi tersebut justru tercatat berada di wilayah Desa Pancawati.
Perbedaan pencantuman nama desa ini perlu diklarifikasi oleh Dinas PRKP. Apakah terjadi kesalahan input data, ketidaksesuaian dokumen perencanaan, atau terdapat dasar administratif lain yang menjadi acuan penetapan lokasi kegiatan? Hal ini penting untuk memastikan ketepatan data dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.
Sorotan juga datang dari salah seorang warga berinisial Af yang memahami mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan. Saat dikonfirmasi media ini pada Kamis (12/11/2026), Af menilai tidak terpasangnya papan informasi merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap sepele.
Menurutnya, apabila komponen papan informasi yang telah dialokasikan dalam kegiatan justru tidak dipasang, hal tersebut perlu dievaluasi karena berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif penyedia jasa. Ia juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas PRKP terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.
"Kalau papan informasi yang merupakan salah satu komponen kegiatan ini dilewatkan, pihak penyedia jasa (kontraktor) patut dievaluasi terkait pemenuhan kewajiban administrasinya. Begitu juga kinerja pengawas dari pihak Dinas PRKP perlu dipertanyakan," ujarnya.
Persoalan ini seharusnya menjadi perhatian serius Dinas PRKP Kabupaten Karawang. Sebab, pengawasan proyek pemerintah tidak cukup hanya memastikan pekerjaan fisik berjalan, tetapi juga harus memastikan seluruh aspek administrasi, kesesuaian dokumen, dan keterbukaan informasi dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Kini, publik menunggu realisasi pernyataan Kabid PSU PRKP untuk memanggil dan menegur kontraktor pelaksana. Tidak cukup hanya dengan teguran lisan, persoalan tidak terpasangnya papan informasi serta ketidaksesuaian data wilayah perlu ditelusuri dan dijelaskan secara terbuka.
Media ini akan terus memantau perkembangan pekerjaan Jaling di Perumahan Istana Kosambi dan membuka ruang konfirmasi bagi kontraktor pelaksana maupun pihak-pihak terkait demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta.
*Redaksi*
0 Komentar